SNI Consulting https://sniconsulting.co.id Layanan Pendukung Bisnis Profesional Mon, 19 Sep 2022 09:13:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://sniconsulting.co.id/wp-content/uploads/2021/12/cropped-ico-32x32.png SNI Consulting https://sniconsulting.co.id 32 32 Perbedaan Kas dan Setara Kas https://sniconsulting.co.id/2022/09/19/perbedaan-kas-dan-setara-kas/ https://sniconsulting.co.id/2022/09/19/perbedaan-kas-dan-setara-kas/#respond Mon, 19 Sep 2022 09:10:04 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41860 Berdasarkan ilmu dasar akuntansi kas dan setara kas merupakan instrument asset yang dikelola dalam perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Kas merupakan salah satu instrument asset

The post Perbedaan Kas dan Setara Kas appeared first on SNI Consulting.

]]>
Berdasarkan ilmu dasar akuntansi kas dan setara kas merupakan instrument asset yang dikelola dalam perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan.

Kas merupakan salah satu instrument asset perusahaan yang mudah untuk dicairkan dan dipakai dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Kas termasuk kedalam asset lancar yang selalu berada dalam urutan teratas laporan neraca keuangan. Contoh dari kas adalah cek kasir, cek pribadi, dll.

Sedangkan setara kas merupakan salah satu instrument investasi dalam kurun waktu yang relative pendek dan mudah dicairkan atau dipakai oleh perusahaan. Setara kas disebut investasi jangka pendek karena setara kas adalah berupa kas yang mendekati tenggat waktu pembayaran sehingga tidak memiliki risiko terhadap perubahan bunga uang. Contoh dari setara kas adalah surat perbendaharaan negara (SPN).

Daripada ribet rekrut akuntan dan banyak drama soal pembukuan, pakai saja jasa SNI Consulting. Pembukuan dilakukan oleh akuntan ahli menggunakan software akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Hubungi SNI Consulting untuk kemudahan pembukuan dan perpajakan bisnis anda.

The post Perbedaan Kas dan Setara Kas appeared first on SNI Consulting.

]]>
https://sniconsulting.co.id/2022/09/19/perbedaan-kas-dan-setara-kas/feed/ 0
Karakteristik Laporan Keuangan https://sniconsulting.co.id/2022/08/10/karakteristik-laporan-keuangan/ https://sniconsulting.co.id/2022/08/10/karakteristik-laporan-keuangan/#respond Wed, 10 Aug 2022 03:31:57 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41833 Laporan keuangan merupakan wajah yang menggambarkan kondisi suatu bisnis dan bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan bisnis. Kinerja suatu bisnis dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang tepat mengenai semua transaksi yang dilakukan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif secara umum. Berikut beberapa karaktristik yang harus

The post Karakteristik Laporan Keuangan appeared first on SNI Consulting.

]]>
Laporan keuangan merupakan wajah yang menggambarkan kondisi suatu bisnis dan bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan bisnis. Kinerja suatu bisnis dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang tepat mengenai semua transaksi yang dilakukan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif secara umum.

Berikut beberapa karaktristik yang harus terpenuhi dalam menyusun laporan keuangan

  • Dapat dipahami

Karakteristik pertama yang harus dimiliki laporan keuangan adalah karakteristik dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah orang yang memiliki pengetahuan akan aktivitas bisnis dan akuntansi serta dapat mengelola atau mengambil tindakan atas kondisi bisnis yang ditampilkan laporan keuangan.

  • Relevan

Laporan keuangan memiliki karakteristik relevan artinya adalah laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan dalam evaluasi bisnis baik pada masa kini maupun mendatang serta dapat mengoreksi hasil evaluasi dari masa lampau.

  • Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan entitas lain dengan bisnis yang sama pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi posisi dan kinerja bisnis.

  • Dapat diandalkan

Laporan dengan karekteristik dapat diandalkan apabila informasinya yang disajikan benar serta menyajikan semua fakta yang ada dengan jujur dan dapat diverifikasi

Daripada ribet rekrut akuntan dan banyak drama soal pembukuan, pakai saja jasa SNI Consulting. Pembukuan dilakukan oleh akuntan ahli menggunakan software akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Hubungi SNI Consulting untuk kemudahan pembukuan dan perpajakan bisnis anda.

The post Karakteristik Laporan Keuangan appeared first on SNI Consulting.

]]>
https://sniconsulting.co.id/2022/08/10/karakteristik-laporan-keuangan/feed/ 0
Kesalahan yang Sering Dilakukan dalam Pembuatan Pembukuan Usaha https://sniconsulting.co.id/2022/07/21/kesalahan-yang-sering-dilakukan-dalam-pembuatan-pembukuan-usaha/ https://sniconsulting.co.id/2022/07/21/kesalahan-yang-sering-dilakukan-dalam-pembuatan-pembukuan-usaha/#respond Thu, 21 Jul 2022 07:46:29 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41822 Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pentingnya pembukuan usaha, banyak pelaku bisnis sudah mulai sadar akan hal tersebut. Pelaku bisnis berusaha untuk melakukan pembukuan mulai dari usaha dimulai. Namun karena banyak aktivitas lain yang dikerjakan, pembukuan yang dilakukan tidak luput dari kesalahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak tepat. Berikut adalah kesalahan yang sering dilakukan

The post Kesalahan yang Sering Dilakukan dalam Pembuatan Pembukuan Usaha appeared first on SNI Consulting.

]]>
Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pentingnya pembukuan usaha, banyak pelaku bisnis sudah mulai sadar akan hal tersebut. Pelaku bisnis berusaha untuk melakukan pembukuan mulai dari usaha dimulai. Namun karena banyak aktivitas lain yang dikerjakan, pembukuan yang dilakukan tidak luput dari kesalahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak tepat.

Berikut adalah kesalahan yang sering dilakukan pleh pelaku bisnis dalam pembukuan usaha :

  • Membuat pembukuan sendiri

Selaku pemilik bisnis kadang kita merasa bisa melakukan semua kegiatan bisnis dan belum membutuhkan tenaga kerja karena bisnis masih tergolong baru/kecil. Selain itu kita berfikir menambah tenaga kerja sama artinya dengan menambah pengeluaran. Tanpa kita sadari setelah bisnis berkembang kita menjadi kewalahan untuk melakukan semua pekerjaan dan terkadang kita menjadi sulit focus karena harus memikirkan banyak hal seperti persediaan, pemasaran, penjualan, strategi penjualan, dll sehingga pembukuan yang dilakukan tidak optimal. Oleh karena itu kita membutuhkan mitra dalam hal pembukuan sehingga kita dapat menghemat waktu, tenaga, serta lebih focus untuk pengembangan usaha. Adanya laporan keuangan yang rapi dan jelas membuat kita bisa menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar bisnis makin berkembang.

  • Kesalahan dalam Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan merupakan hal yang penting dalam menentukan nilai dari bisnis anda. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung harga pokok penjualan adalah persediaan, pembelian bersih, dan retur. Jika terdapat kesalahan dalam menentukan HPP maka keuntungan yang anda peroleh bisa bersifat fiktif. Apakah memang untung atau mala mengalami kerugian.

  • Bukti pembayaran tidak disimpan

Banyak orang yang tidak sadar membuang bukti pembayarann atau menyimpan secara tidak benar sehingga bukti tersebut tidak dapat digunakan. Padahal bukti pembayaran merupakan hal yang harus disimpan karena merupakan bukti valid yang dapat di cek jika terjadi perbedaan angka dalam laporan keuangan. Bukti pembayaran juga berguna saat dilakukannya audit keuangan maupun dibidang perpajakan. Oleh karena itu sebaiknya bukti pembayaran disimpan secara rapi.

  • Tidak adanya pengecekan laporan yang telah dibuat akuntan

Setiap manusai pastinya melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu setiap pekerjaan perlu dilakukan Crosscheck atau double checking untuk mengerangi kesalahan. Kesalahan yang paling fatal adalah memilih akuntan yang tidak begitu paham akuntansi.

Daripada ribet rekrut akuntan dan banyak drama soal pembukuan, pakai saja jasa SNI Consulting. Pembukuan dilakukan oleh akuntan ahli menggunakan software akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Hubungi SNI Consulting untuk kemudahan pembukuan dan perpajakan bisnis anda.

The post Kesalahan yang Sering Dilakukan dalam Pembuatan Pembukuan Usaha appeared first on SNI Consulting.

]]>
https://sniconsulting.co.id/2022/07/21/kesalahan-yang-sering-dilakukan-dalam-pembuatan-pembukuan-usaha/feed/ 0
Rumus Perhitungan PPh 21 dengan BPJS https://sniconsulting.co.id/2022/06/28/rumus-perhitungan-pph-21-dengan-bpjs/ https://sniconsulting.co.id/2022/06/28/rumus-perhitungan-pph-21-dengan-bpjs/#respond Tue, 28 Jun 2022 04:51:31 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41794 Tunjangan BPJS apa saja yang kena pajak dan tidak kena pajak, beserta contoh perhitungan PPh 21 karyawan peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kita akan mengacu pada aturan perpajakan yakni UU Pajak Penghasilan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Dirjen Pajak. Tunjangan BPJS dipotong pajak penghasilan pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16

The post Rumus Perhitungan PPh 21 dengan BPJS appeared first on SNI Consulting.

]]>
Tunjangan BPJS apa saja yang kena pajak dan tidak kena pajak, beserta contoh perhitungan PPh 21 karyawan peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kita akan mengacu pada aturan perpajakan yakni UU Pajak Penghasilan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Dirjen Pajak.

Tunjangan BPJS dipotong pajak penghasilan pasal 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16 /PJ/2016 Pasal 5, salah satu penghasilan yang dipotong PPh 21/26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Definisi penghasilan yang bersifat teratur yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Maka, tunjangan BPJS wajib dipotong PPh 21 karena merupakan penghasilan teratur yang jumlahnya tetap dan diberikan secara periodik setiap bulan. Artinya, tunjangan BPJS termasuk komponen perhitungan PPh 21 gaji karyawan.

Aturan menghitung PPh 21 dengan BPJS

Kemudian, kita perlu membedakan tunjangan BPJS yang dipotong pajak dan yang tidak kena pajak. Dilihat dari petunjuk umum penghitungan PPh 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap di Peraturan Dirjen Pajak.

  • Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Dalam menghitung PPh 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan pemberi kerja.

  • Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Juga perlu diperhatikan pula bahwa Pasal 8 ayat 1 huruf c Peraturan Dirjen Pajak menjelaskan:

  • Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: iuran pensiun dan iuran Tunjangan Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pemberi kerja.

Secara terpisah, di UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa:

  • Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: d. premi kesehatan yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Komponen BPJS dalam PPh 21

Menurut aturan hitung PPh 21 di atas, maka tunjangan dan iuran BPJS dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

1. Tunjangan BPJS yang menambah penghasilan bruto:

  • Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan dibayar perusahaan
  • Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan dibayar perusahaan
  • Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dibayar perusahaan

2. Iuran BPJS yang mengurangi penghasilan bruto:

  • Iuran Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan ditanggung karyawan 
  • Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan ditanggung karyawan 
  • Tunjangan dan iuran BPJS yang tidak termasuk komponen hitung PPh 21:

3. Tunjangan dan iuran BPJS yang tidak termasuk komponen hitung PPh 21:

  • Tunjangan JP BPJS Ketenagakerjaan dibayar perusahaan
  • JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayar perusahaan
  • Iuran BPJS Kesehatan ditanggung karyawan

Berikut ini ringkasannya dalam tabel:

Tarif PPh 21 Terbaru

Perhitungan PPh 21 karyawan menggunakan tarif PPh 21 terbaru. Tarif ini berbeda dengan yang berlaku sebelumnya di UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Simulasi perhitungan PPh 21 dengan BPJS

Berikut contoh perhitungan PPh 21 berdasarkan pengelompokan BPJS dan tarif di atas:

Dewi merupakan karyawan tetap yang menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp7.000.000 sebulan, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bulan Mei 2022, ia juga memperoleh uang lembur Rp500.000. Hitung PPh 21 dan take home pay apabila:

  • Dewi tidak kawin tanpa tanggungan (PTKP TK/0)
  • Tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah

Ketentuan tambahan hitung PPh 21 dengan BPJS

  1. Batas upah tertinggi sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan sebesar Rp12.000.000 berdasarkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019.
  2. Batas upah tertinggi sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun terbaru 2022 adalah Rp9.077.600.
  3. Biaya jabatan maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun

Contoh soal:

Budi adalah manajer HRD dengan gaji dan tunjangan tetap Rp15.000.000, dan peserta program BPJS. Hitung PPh 21 dan gaji bersih jika:

  • Budi kawin dan punya 3 anak (PTKP K/3)
  • Tingkat risiko lingkungan kerja rendah

Di era sekarang, Anda tidak perlu repot dan pusing menghitung PPh 21 secara manual seperti di atas, terlebih jika jumlah karyawan di perusahaan cukup banyak. Selain menguras waktu, risiko kesalahan juga tinggi jika kurang teliti menghitung.

Saatnya Anda beralih menggunakan aplikasi perhitungan PPh 21 Gadjian yang dapat menghitung otomatis pajak karyawan. Software payroll cloud ini memiliki kalkulator BPJS online dan kalkulator PPh 21/26 online yang membuat pekerjaan Anda jauh lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan manual.

Namun, apabila Anda mengalami kesulitan dalam pengelolaan pajak, keuangan dan bisnis perusahaan, segera konsultasikan kepada kami, SNI Consulting. Selain itu, kami juga dapat memberikan Anda solusi terkait pembukuan, akuntansi hingga layanan digital marketing. Pelajari lebih lanjut di sini!

The post Rumus Perhitungan PPh 21 dengan BPJS appeared first on SNI Consulting.

]]>
https://sniconsulting.co.id/2022/06/28/rumus-perhitungan-pph-21-dengan-bpjs/feed/ 0
Mengulas Hak Karyawan Tetap Sesuai UU yang Berlaku https://sniconsulting.co.id/2022/06/21/mengulas-hak-karyawan-tetap-sesuai-uu-yang-berlaku/ Tue, 21 Jun 2022 04:12:49 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41788 Tanpa karyawan tetap, roda operasional perusahaan tidak akan optimal. Karena mereka merupakan mitra perusahaan yang mempunyai peranan penting. Maka dari itu, perusahaan perlu mengelola karyawan tetap dengan baik. Di antaranya dengan memperhatikan hak karyawan tetap. Simak ulasan di bawah ini agar Anda dapat memberikannya sesuai undang-undang yang berlaku. Definisi Karyawan Tetap Mengacu pada perundang-undangan di

The post Mengulas Hak Karyawan Tetap Sesuai UU yang Berlaku appeared first on SNI Consulting.

]]>

Tanpa karyawan tetap, roda operasional perusahaan tidak akan optimal. Karena mereka merupakan mitra perusahaan yang mempunyai peranan penting. Maka dari itu, perusahaan perlu mengelola karyawan tetap dengan baik. Di antaranya dengan memperhatikan hak karyawan tetap. Simak ulasan di bawah ini agar Anda dapat memberikannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Definisi Karyawan Tetap

Mengacu pada perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Karyawan tetap adalah karyawan yang diikat dengan perjanjian kerja PKWTT. Sesuai kepanjangannya, PKWTT merupakan perjanjian kontrak kerja karyawan yang tidak dibatasi dalam waktu tertentu.

Perekrutan karyawan PKWTT oleh pemberi kerja untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan waktu tidak tertentu yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 60 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Kontrak kerjanya hanya akan berakhir saat masa pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Persyaratan Menjadi Karyawan Tetap

Menurut garis besar terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan, yaitu:

  • Karyawan menjalani masa percobaan maksimal 3 bulan dengan mendapatkan gaji minimal sama dengan Upah Minimum Regional di daerah perusahaan.
  • Setelah masa percobaan 3 bulan berakhir, perusahaan dapat memutuskan untuk melanjutkan status pekerja menjadi karyawan tetap, mengakhiri masa bekerja, atau memperpanjang masa percobaan jika diperlukan.
  • Pemberi kerja diharuskan memperbarui kontrak kerja karyawan dengan upah, fasilitas, dan tunjangan yang sebelumnya telah disebutkan.
  • Kalau perusahaan tidak membuat membuat perjanjian kerja PKWT secara tertulis, maka pekerja secara langsung menjadi pekerja tetap karena hanya kontrak kerja karyawan PKWTT yang boleh dibuat secara lisan.

Hak dan Kewajiban Karyawan Tetap

Berikut beberapa hal yang menjadi hak karyawan tetap dan kewajibannya, di antaranya:

A. Hak Karyawan Tetap

1. Mendapatkan Upah yang Layak

Menurut Peraturan Menteri No. 1/1999, PP 8/1981 dan Undang-Undang 13/2003, perusahaan wajib memberikan upah atau gaji yang layak kepada karyawan. Perusahaan juga harus mematuhi konsep satu kesatuan mekanisme upah yang diatur dalam perundangan.

Pemerintah telah mendefinisikan upah layak dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 88 sebagai berikut:

a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

2. Hak atas Jaminan Sosial dan Keamanan, Kesehatan, serta Keselamatan Kerja (K3)

Hak karyawan tetap berikutnya berkaitan dengan hak dasar pekerja. Perusahaan perlu memberikan jaminan sosial dan memastikan pelaksanaan K3 dengan baik.

Dalam memenuhinya, perusahaan bisa memberikan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu, berkaitan dengan K3, perusahaan dapat menjaga kondisi lingkungan kerja agar sesuai standar K3.

3. Mengikuti Serikat Pekerja

Karyawan mempunyai hak untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja. Hak karyawan tetap ini berdasarkan pada UU Nomor 21 tahun 2000 dan UU No 13 tahun 2003.

4. Mengembangkan Potensi

Mengembangkan potensi diri adalah salah satu hak karyawan yang harus dipenuhi perusahaan terkait minat, bakat, dan kemampuan didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2000 dan UU 12/2003.

5. Hak untuk Libur, Cuti, dan Istirahat Kerja

Karyawan berhak memperoleh libur 1 hari untuk sistem 6 hari kerja dalam satu minggu atau 2 hari libur untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu, karyawan bisa mendapat cuti tahunan berupa 12 cuti hari kerja setelah 12 bulan bekerja. Kelola cuti tahunan karyawan Anda secara online di sini!

Jika karyawan telah bekerja selama tujuh dan delapan tahun, maka mereka berhak memperoleh cuti 1 bulan penuh. Selanjutnya, berlaku kelipatan masa kerja 6 tahun.

6. Mendapatkan Perlindungan atas PHK

Karyawan yang terkena PHK berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perusahaan juga tidak diperbolehkan untuk memberhentikan karyawan yang sedang sakit, menikah, beribadah, atau tengah menjalankan kewajiban negara.

7. Berkesempatan Melakukan Mogok Kerja

Hak ini diatur oleh pemerintah melalui keputusan Menteri nomor 232 tahun 2003 dan UU tentang Ketenagakerjaan.Meski demikian, karyawan wajib melakukan prosedur yang tepat sebelum melakukan mogok kerja. Salah satunya, menginfokan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum berlangsung.

8. Bekerja Sesuai Aturan Jam Kerja

Perusahaan harus memperhatikan jam kerja karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 7 menyatakan bahwa jam kerja pekerja yang bekerja enam hari dalam seminggu adalah tujuh jam per hari. Lalu, bagi karyawan yang bekerja lima hari dalam seminggu adalah 8 jam per hari.

9. Hak Khusus bagi Karyawan Perempuan

Karyawan perempuan memiliki beberapa hak khusus yang diatur dalam undang-undang. Pertama, jam kerja karyawan perempuan berusia di bawah 18 tahun tidak boleh melebihi shift 3, yakni antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Hak ini diatur dalam Keputusan Menteri nomor 224 tahun 2003.

Kedua, karyawan perempuan memiliki hak untuk cuti saat sedang haid. Cuti tersebut akan berkisar antara satu hingga dua hari kerja dan tidak akan memotong jatah cuti tahunan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 93 yang membolehkan cuti antara 1-2 hari kerja.

Terakhir, karyawan perempuan yang sedang hamil berhak atas cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. 

B. Kewajiban Karyawan Tetap

Karyawan tetap juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi ke perusahaan. Secara umum terdapat beberapa kewajiban karyawan tetap berikut ini:

  • Karyawan wajib menjalani masa percobaan 3 bulan dengan hasil yang baik.
  • Karyawan diharuskan mematuhi aturan perusahaan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku jika melanggarnya.
  • Karyawan dituntut mampu menjaga rahasia perusahaan.
  • Karyawan diwajibkan memiliki loyalitas dan mendukung misi visi perusahaan.

Setelah paham hak dan kewajiban karyawan tetap, perusahaan perlu mengelola karyawan dengan baik. Salah satunya dengan menjalankan payroll yang efisien. Hal tersebut penting sekali untuk menjaga tingkat keterlibatan karyawan tetap tinggi sekaligus mempertahankan reputasi perusahaan.

Untuk melakukannya, perusahaan bisa memanfaatkan aplikasi payroll Gadjian. Aplikasi HRIS ini berbasis web yang akan mempermudah, mempercepat, serta menjaga akurasi payroll dan administrasi karyawan lainnya.

Namun, jika Anda mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis, Anda dapat berkonsultasi dengan kami, SNI Consulting. Selain membantu memberikan solusi seputar bisnis, SNI Consulting juga dapat mempermudah Anda dalam mengelola keuangan dan perpajakan.

The post Mengulas Hak Karyawan Tetap Sesuai UU yang Berlaku appeared first on SNI Consulting.

]]>
Mengenal Spesimen Tanda Tangan dalam Faktur Pajak https://sniconsulting.co.id/2022/06/09/mengenal-spesimen-tanda-tangan-dalam-faktur-pajak/ Thu, 09 Jun 2022 08:28:36 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41775 Spesimen tanda tangan faktur pajak adalah contoh atau sampel tanda tangan yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak. Spesimen tanda tangan dalam faktur pajak merupakan hal yang penting dan tetuang dalam peraturan Direktorat Pajak  PER-25/PJ/2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani faktur

The post Mengenal Spesimen Tanda Tangan dalam Faktur Pajak appeared first on SNI Consulting.

]]>

Spesimen tanda tangan faktur pajak adalah contoh atau sampel tanda tangan yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak. Spesimen tanda tangan dalam faktur pajak merupakan hal yang penting dan tetuang dalam peraturan Direktorat Pajak  PER-25/PJ/2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak disertai dengan contoh tanda tangannya. Contoh tanda tangan inilah yang mengacu pada spesimen tanda tangan faktur pajak.

Pihak pemberi spesimen tanda tangan faktur pajak dapat dilakukan beberapa orang seperti diektur, wakil direktur, dan pegawai administrasi. Bahkan WNA pun dapat memberikan spesimen tanda tangan faktur pajak. Pemberian spesimen tanda tangan ini dilakukan secara tertulis identitas pejabat/pegawai dalam bentuk “Surat Pemberitahuan Penunjukkan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak”, dan dilampirkan contoh tanda tangan serta kartu identitas baik KTP maupun pasport untuk kemudian diserahkan petugas berwenang di Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk disahkan. Apabila hendak memberhentikan/mengganti pejabat/pegawai yang berwenang untuk menandatangani faktur pajak maka harus kembali mengirimkan surat pemberitahuan ke KPP.

Faktur pajak manual maupun faktur pajak elektronik sama-sama melampirkan nama serta spesimen tanda tangan pejabat/pegawai yang berhak menanda tangani faktur pajak. Hanya saja pada faktur pajak manual tanda tangan yang diberi merupakan tanda tangan basah, sedangkan pada e-faktur tanda tangan yang ada berupa kode QR (Quick Response).

Jika Anda ingin mencari informasi lain seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kami mengenai seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini.

The post Mengenal Spesimen Tanda Tangan dalam Faktur Pajak appeared first on SNI Consulting.

]]>
Jenis-Jenis Pajak di Indonesia https://sniconsulting.co.id/2022/05/24/jenis-jenis-pajak-di-indonesia/ Tue, 24 May 2022 10:04:02 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41747 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

The post Jenis-Jenis Pajak di Indonesia appeared first on SNI Consulting.

]]>
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Di Indonesia secara garis pajak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu:

  1. Pajak Pusat

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat dan masuk kedalam kas negara. Pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak puat terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Pajak ini nanti terdiri atas beberapa jenis seperti PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPh 25 dll.

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak ini dibebankan atas pembelian barang kena pajak (BKP)

  • Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)

Pajak ini dibebankan atas barang yang tergolong mewah.

  • Bea Materai

Pajak ini dibebankan atas pemanfaatan dokumen.

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak yang dibebankan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dimungut oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebagai kas daerah.

  • Pajak Provinsi
  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok
  • Pajak Kabupaten/Kota
  • Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
  • Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Jika Anda ingin mencari informasi lain seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kami mengenai seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini.

The post Jenis-Jenis Pajak di Indonesia appeared first on SNI Consulting.

]]>
Koreksi Fiskal Positif dan Negatif https://sniconsulting.co.id/2022/03/23/koreksi-fiskal-positif-dan-negatif/ Wed, 23 Mar 2022 04:48:38 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41627 Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya (Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal), laporan keuangan dalam perpajakan yang digunakan adalah laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap pendapatan maupun biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Berdasarkan Undang – Undang perpajakan yaitu UU No. 36 tahun 2008 dikatakan bahwa koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi

The post Koreksi Fiskal Positif dan Negatif appeared first on SNI Consulting.

]]>

Seperti yang telah dibahas pada artikel sebelumnya (Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal), laporan keuangan dalam perpajakan yang digunakan adalah laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap pendapatan maupun biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Berdasarkan Undang – Undang perpajakan yaitu UU No. 36 tahun 2008 dikatakan bahwa koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Lalu apakah itu koreksi fiskal positif dan negatif?

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif dalam menambahkan laba penghasilan kena pajak (PhKP) dan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak.

penyebab koreksi fiskal positif antara lain:

  1. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
  2. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  3. Dana cadangan
  4. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan
  5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
  6. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
  7. Pajak penghasilan
  8. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik
  9. Sanksi administrasi
  10. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal
  11. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
  12. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif dalam mengurangi laba penghasilan kena pajak (PhKP) atau pengurangan PPh ter hutang karena pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial lebih rendah dibandingkan biaya fiskal.

penyebab koreksi fiskal negatif antara lain:

  1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
  2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.
  3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Jika Anda ingin mencari informasi lain seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kami mengenai seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini.

The post Koreksi Fiskal Positif dan Negatif appeared first on SNI Consulting.

]]>
Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal https://sniconsulting.co.id/2022/03/16/laporan-keuangan-komersial-dan-fiskal/ Wed, 16 Mar 2022 09:01:12 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41611 Dalam melaporkan SPT Tahunan Badan diperlukan laporan keuangan sebagai dasar perhitungannya. Secara strukturnya laporan keuangan dalam segi perpajakan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi. Laporan keuangan untuk perpajakan biasanya disebut laporan keuangan fiskal sedangkan laporan keuangan untuk investor/ stakeholder disebut laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan

The post Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal appeared first on SNI Consulting.

]]>
Dalam melaporkan SPT Tahunan Badan diperlukan laporan keuangan sebagai dasar perhitungannya. Secara strukturnya laporan keuangan dalam segi perpajakan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi. Laporan keuangan untuk perpajakan biasanya disebut laporan keuangan fiskal sedangkan laporan keuangan untuk investor/ stakeholder disebut laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial berstandar dasar-dasar akuntansi yang bersifat netral. Laporan keuangan komersial diperlukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal agar dapat digunakan untuk dasar penyusunan SPT Tahunan Badan. Informasi ini merujuk pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal

  • Neraca fiskal
  • Perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan
  • Penjelasan laporan keuangan fiskal
  • Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
  • Ikhtisar kewajiban pajak

 Perbedaan unsur yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal dan komersial

1. Penghasilan dan Pendapatan

Pada laporan keuangan komersial pendapatan (revenue) dan penghasilan (income) dibedakan dan keduanya terdapat dalam laporan keuangan. Tetapi dalam laporan keuangan fiskal pendapatan dan penghasilan adalah hal yang sama, hanya saja pada metode ini pendapat/penghasilan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

  • Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan
  • Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan final
  • Penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan

2. Biaya dan beban

Pada laporan keuangan komersial beban dan biaya adalah hal yang berbeda pada manfaat ekonomi untuk masa mendatang. Sedangkan pada laporan keuangan fiskal beban adalah biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan. Pada akuntansi fiskal ada dua macam biaya yaitu:

  • biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense)  
  • biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense)

3. Metode penyusutan

Metode penyusunan yang biasa digunakan dalam laporan keuangan komersial ada tiga macam yaitu, metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam laporan keuangan fiskal metode penyusunan yang digunakan hanya metode garis lurus dan metode saldo menurun yang digunakan secara konsisten.

4. Persediaan

Metode perhitungan persediaan yang biasa digunakan dalam laporan keuangan komersial adalah metode FIFO (First In First Out), metode rata-rata (Weigth Average Cost Method) dan LIFO (Last In First Out). Sedangkan dalam metode laporan keuangan fiskal metode perhitungan persediaan yang digunakan hanya FIFO dan metode rata-rata. Metode LIFO tidak digunakan karena nilai pajak terutang menjadi lebih kecil.

Jika Anda ingin mencari informasi lain seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kami mengenai seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini.

The post Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal appeared first on SNI Consulting.

]]>
Sudah Berhenti Kerja, Apakah Tetap Harus Lapor SPT? https://sniconsulting.co.id/2022/02/22/sudah-berhenti-kerja-apakah-tetap-harus-lapor-spt/ Tue, 22 Feb 2022 06:51:28 +0000 https://sniconsulting.co.id/?p=41563 Pada saat sekarang ini setiap karyawan diwajibkan untuk memiliki NPWP. Adanya NPWP maka kewajiban untuk melaporkan SPT Pribadi (OP) harus dijalankan. Tapi bagaimana jika situasinya kita sudah tidak bekerja lagi sehingga tidak punya penghasilan. Apakah kewajiban melaporkan pajak tetap harus dilakukan? Perlu diingat bahwa penetapan pajak orang pribadi adalah ketika seseorang bekerja dan memiliki penghasilan

The post Sudah Berhenti Kerja, Apakah Tetap Harus Lapor SPT? appeared first on SNI Consulting.

]]>
Pada saat sekarang ini setiap karyawan diwajibkan untuk memiliki NPWP. Adanya NPWP maka kewajiban untuk melaporkan SPT Pribadi (OP) harus dijalankan. Tapi bagaimana jika situasinya kita sudah tidak bekerja lagi sehingga tidak punya penghasilan. Apakah kewajiban melaporkan pajak tetap harus dilakukan? Perlu diingat bahwa penetapan pajak orang pribadi adalah ketika seseorang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Kewajiban melaporkan SPT Pribadi (OP) tetap harus dilakukan selama NPWP masih aktif. Jadi walaupun sudah tidak bekerja tetapi NPWP masih dalam status aktif maka SPT pribadi tetap harus dilaporkan. Jika memang sudah tidak memiliki penghasilan maka pajak yang dilaporkan adalah nihil dan wajib pajak dapat menggunakan formulir 1770 atau 1770SS.

Agar kewajiban melaporkan NPWP dapat di nonaktifkan maka kita dapat mengajukan permohonan penetapan wajib pajak nonefektif              (NE) melalui kring pajak dengan beberapa kriteria. Wajib Pajak Nonefektif (NE) adalah wajib pajak yang tidak memiliki persyaratan secara subjektif dan atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

Apa saja kriteria agar dapat menjadi wajib pajak nonefektif?

  1. Wajib pajak yang tidak bekerja/tidak melakukan kegiatan usaha
  2. Wajib pajak yang penghasilannya dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
  3. Wajib pajak yang penghasilannya dibawah PTKP dan masih membutuhkan NPWP untuk syarat administratif seperti mencari pekerjaan dan lainnya

Kriteria agar NPWP dihapus

  1. Wajib pajak telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan akta kematian
  2. Wajib pajak pindah kewarganegaraan
  3. Wajib pajak yang menikah dan tidak bekerja lagi

Jika Anda ingin mencari informasi lain seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kami mengenai seputar perpajakan, keuangan, dan bisnis Anda dapat klik disini.

The post Sudah Berhenti Kerja, Apakah Tetap Harus Lapor SPT? appeared first on SNI Consulting.

]]>